Kamis, 31 Maret 2011

aku akan jd bidan !!!

ku persembahkan ini..
untuk LELAKi yg sepanjang hari selama ku hidup menghabiskan waktunya untuk menafkahi keluarganya
untuk LELAKI yg di setiap tetesan keringatnya,, mengalir doa2 cinta untukku
untuk LELAKI yg mengajari aku ,, Alif, ba,, ta,, tsa ....hingga aku bisa mengeja FIRMAN-NYA
untuk LELAKI yg sampai saat ini masih bertetesan peluh untuk membiayaiku dr ujung rambut hingga ujung kaki
untuk LELAKI yg rela tidak tidur siang untuk mencari pembayaran kulaih dan pembeli buku2 QU
untuk LELAKI yg pertama kali membisikkan adzan dan iQAmah di telingaku
untuk LELAKI yg memberi nafkah untuk ibuku,, kakakku,, aku, dan adik2ku
aku ingin mencari LELAKI sepertimu nanti !! seperti AYAHKU...
yg akan menjadi imam,, untuk anak2 Qu

ku persembahkan ini ...
Untuk WANITA yg di setiap doanya terdengar lirih,, dy menyebut namaku
untuk WANITA yg rela tidak membeli bedak dan baju daster , untuk kirimanku bulan ini
untuk WANITA yg selalu terjaga saat ku menangis semalaman
untuk WANITA yg paling gelisah, saat aku mengatakan " aku sakit"
untuk WANITA yg paling bahagia saat aku mengatkan "aku berhasil"
untuk WANITA terindah yg pernah kukenal
aku ingin menjadi WANITA seperti mu hari ini,,, wanita yg ikhlas dan rela untuk kebahagian keluargax.

terima kasih !!!
ayah, ibu ....
saat aku terpuruk,, dan merasa putus asa
kalianlah yg selalu ku ingat ,,,
ah.. alangkah bahagianya aku lahir dirahim mu
alangkah bahagianya aku punya ayah seperti mu...

aku disini !!
akan mendedikasikan hidupku,, waktu ku,, pikiranku
untuk satu cita-cita mulai yg kalian titipkan padaku

AKU AKAN JADI BIDAN !!!!!

Senin, 28 Maret 2011

SEJARAH PERKEMBANGAN KB


A.     Sejarah KB di Indonesia
Sesungguhnya keluarga berencana bukanlah hal baru, karena menurut catatan-cacatan dan tulisan­-tulisan yang berasal dari mesir kuno, yunani kuno, Tiongkok kuno dan India, hal ini telah mulai dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu. Tetapi pada waktu itu cara-cara yang dipakai masih kuno dan primitif.
Dalam sejarah manusia berabad-abad lamanya tidak seorangpun yang tahu bagaimana terjadinya kehamilan. Waktu itu hubungan antara persetubuhan suami istri dengan kehamilan tidak diketahui sama sekali, kehamilan disangka disebabkan oleh sesuatu yang masuk atau termakan oleh wanita atau disebab­kan oleh pengaruh matahari dan bulan atau hal-hal lainnya.
Maka dengan sendirinya cara keluarga berencana yang pertama dilakukan adalah dengan jalan berdoa dan memakai jimat anti hamil, sambil meminta dan berharap supaya wanita itu jangan hamil.
Kemudian disangka bahwa wanita menjadi hamil karena kemasukan roh halus kedalam tubuhnya dan cara kontrasepsi adalah dengan memakai jimat anti hamil, atau jamu-jamuan untuk mengusir roh dan badan halus tersebut.
Pada zaman Yunani kuno, Soranus dan Ephenus telah membuat tulisan ilmiah tentang cara menjarang­kan kelahiran. Cara waktu itu adalah mengeluarkan semen (air mani) dengan membersihkan vagina dengan kain dan minyak. Ada pula yang memakai alat-alat yang dapat menghalangi masuknya sperma ke dalam rahim, umpamanya dengan memasukkan rumput, daun­-daunan, atau sepotong kain perca ke dalam vagina.
Menurut beberapa ahli, pada zaman mesir kuno, dari relief dan manuskrip berhuruf hiroglif dijumpai keterangan mengenai cara orang Mesir kuno men­jarangkan kelahiran. Menurut ahli sejarah Avicena (Ibnu Sina), seorang tabib dan filsuf Arab zaman Persia telah menganjurkan cara-cara menjarangkan kelahiran.
Pada Zaman Tiongkok kuno dan India kuno telah ada obat dan jamu yang maksudnya untuk mencegah kehamilan.
Sebenarnya pikiran untuk mengendalikan per­tumbuhan penduduk sudah timbul sejak lama diantara­nya Plato (427-347) mengemukakan bahwa sebaiknya pranata sosial dan pemerintahan sebaiknya direncana­kan keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah penduduk itu. Ibnu Khaldun (1332-1407), telah membahas tentang kesuburan wanita, kematian ibu dan anak, masalah migrasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Malthus (1766-1834) setelah jaman industri di eropa mengeluarkan sebuah buku an Easy on the principle of population (1798) yang prinsipnya menyatakan bahwa manusia jangan terlalu banyak menghayal dengan kemampuan ilmu dan teknologi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang pertumbuhannya sangat cepat.
Di Indonesia sejak zaman dulu telah dipakai obat dan jamu yang maksudnya untuk mencegah kehamilan. Di Irian Jaya telah lama dikenal ramuan dari daun­-daunan yang khasiatnya dapat mencegah kehamilan. Dalam masyarakat hindu bali sejak dulu hanya ada nama untuk empat orang anak, mungkin suatu cara untuk menganjurkan supaya pasangan suami istri mengatur kelahiran anaknya sampai empat.
Di Indonesia keluarga berencana modern mulai dikenal pada tahun 1953. Pada waktu itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan dan tokoh masyarakat telah mulai membantu masyarakat.
Pada tanggal 23 Desember 1957 mereka mendiri­kan wadah dengan nama perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI ) dan bergerak secara silent operation membantu masyarakat yang memerlu­kan bantuan secara sukarela, jadi di Indonesia PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga Berencana nasional.
Untuk menunjang dalam rangka mencapai tujuan, berdasarkan hasil penandatanganan Deklarasi Kependudukan PBB 1967 oleh beberapa Kepala Negara Indonesia, maka dibentuklah suatu lembaga program keluarga Berencana dan dimasukkan dalam program pemerintah sejak pelita 1 (1969) berdasar instruksi presiden nomor 26 tahun 1968 yang dinamai Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN ) sebagai lembaga semi pemerintah.
Pada tahun 1970 ditingkatkan menjadi Badan pemerintah melalui Keppres No. 8 tahun 1970 dan diberi nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) yang bertanggung jawab kepada presiden dan bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan program keluarga Berencana.
Melalui Keppres no. 33 tahun 1972 dilakukan penyempurnaan struktur organisasi, tugas pokok dan tata kerja BKKBN. Dengan Keppres no 38 tahun 1978 organisasi dan struktur BKKBN disempurnakan lagi, dimana fungsinya diperluas tidak hanya masalah KB tetapi juga kegiatan-kegiatan lain, yaitu kependudukan yang mendukung KB (beyond family planning). Sesuai dengan perkembangan program pembangunan nasional, ditetapkan adanya Menteri Negara Kepen­dudukan dan Lingkungan Hidup (KLH ) dengan Keppres no 25 tahun 1983 yang bergerak langsung dalam bidang kependudukan, maka dilakukan lagi penyempurnaan organisasi BKKBN dengan keppres no 64 tahun 1983 dengan tugas pokok adalah menyiapkan kebijak­sanaan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program secara menyeluruh dan terpadu.

B.      Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan KB Di Indonesia
Perluasan dan pengembangan program keluarga berencana nasional secara bertahap dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Dukungan lain terhadap keberhasilan program keluarga berencana nasional adalah dengan meningkatnya daya guna dan hasil guna dari unsur-unsur penunjang program dengan memberikan kontribusi yang saling mengisi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Keberhasilan program ini dapat dicapai dengan komitmen politis yang tinggi dari pemerintah dan keuletan serta kesungguhan para unit pelaksana, partisipasi dan institusi masyarakat serta anggota masyarakat.
Kebijakan, hukum dan program pemerintah sangat mempengaruhi methode-methode yang telah tersedia dan cara pelayanannya. Program yang menyediakan kontrasepsi modern yang didukung oleh kebijakan dan persetujuan pemerintah, serta pendidikan yang dikombinasi dengan keadaan social yang kondusif, merupakan program yang paling efektif untuk menurun­kan fertilitas (maudlin dan ross,1991 ) dalam dasa warsa terakhir, sedikitnya lima puluh Negara telah secara resmi pengumuman kebijakan atau hukum yang mendukung keluarga Berencana untuk mengurangi pertambahan penduduk, mencapai tujuan pem­bangunan nasional, mendukung hak setiap orang untuk menentukan ukuran keluarga dan / atau untuk menjamin pemerataan penyediaan pelayanan (Popilation report, 1984).
C.      Organisasi-Organisasi KB Di Indonesia
1.      PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
PKBI merupakan salah satu LSM yang menjadi pelopor keluarga Berencana dan berkomitmen meningkatkan status kesehatan reproduksi rakyat Indonesia.
a)   Sejarah
Riwayat perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah suatu riwayat kepeloporan. Misinya menyangkut hal yang mendasar dalam kehidupan manusia yakni persoalan reproduksi, yang padanya melekat berbagai norms, tabu dan juga peraturan-peraturan, Bagi pengerak-peng­geraknya motivasi kemanusiaan, menolong sesama untuk kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, merupakan dorongan yang penting.
PKBI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 bertempat di gedung IDI A Dr. Sam Ratulangi 29 Jakarta, yang melibatkan tokoh-tokoh pendiri antara lain seperti DR R.Soeharto, Ny. Dr. Hurustiati Soebandrio, Ny Nani Soewondo SH, Ny Untung, Ny H.RABS Samsuridjal, Prof DR. Sarwono, Prawirohardjo , Ny Pojotomo, Dr. M. Judono, Dr.R.Hanifa Winyosastro, Ny Roem, Dr. Koen S Martiono. Tokoh seperti Dr Abraham Stone (telah meninggal) dan Mrs Dorathy Brush (juga telah wafat) bersama Dr. R Soeharto (juga telah wafat) pernah menghadap Presiden Soekarno yang saat itu tetap tidak membenarkan usaha keluarga berencana secara luas terbuka atau sebagai unsur politik kependudukan, meskipun demikian beliau dapat menyetujui keluarga berencana dengan cara tubektomi sekalipun demi kesehatan dan kese­lamatan sang ibu.
Pada tahu 1970 PKBI menjadi unit pelaksana dari program nasional yang dikoordiner oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pada tahun 1970 PKBI menjadi unit pelaksana dari program nasional yang dikoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
b)   Filosofi
Perkumpulan percaya bahwa keluarga adalah pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dimaksud ialah keluarga bertanggung jawab, yaitu keluarga yang menunai­kan tanggung jawab dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan.

Dimensi Kelahiran : Artinya bahwa kelahiran anak dalam setiap keluarga terjadi atas keinginan yang direncanakan.
Dimensi Pendidikan artinya bahwa pendidikan dalam setiap keluarga ditujukan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan kecerdasan dan kepribadian, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota keluarga serta dilaksanakan secara dialogis.
Dimensi Kesehatan, artinya bahwa kesehatan keluarga ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup sehat yang mengutamakan upaya pem­bebasan dari ketergantungan obat-obatan kimiawi (lebih prefentif dari pada kuratif).
Dimensi Kesejahteraan artinya bahwa kesejahteraan itu mencerminkan martabat manusia (human dignity) lebih daripada pemilikan harga (not having but being). Dimensi Masa depan artinya bahwa masa depan anak itu ditentukan sendiri oleh mereka, dan bukan oleh orang tuanya.
c)    Misi
Memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga bertanggung jawab dalam keluarga Indonesia melalui pengembangan program, pengembangan jaringan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi.

d)   Nilai
Tidak membedakan ras, agama, warna kulit, aliran politik, umur, jenis kelamin, status ekonomi dan fisik. Melakukan pendekatan pelayanan yang manusiawi, holistic dan berkelanjutan. Berpegang teguh pada semangat profesionalisme, kemandiri­an, kepeloporan, dan kerelawanan, dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (not merely to profit) Menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokratisasi, dan keadilan social.
e)   Struktur Organisasi
Struktur organisasi PKBI berbentuk vertical dari tingkat pusat, daerah/propinsi dan cabang/kabupaten. Terdiri dari 2 kelompok pelaku organisasi yaitu kelompok pengambil kebijakan umum (governing body) dan kelompok staf pelaksana (Executive Team) Untuk membantu tugas mengambil kebijakan umum dalam pengam­bilan kebijakan umum (Governing Body) dan kelompok staf pelaksana (Executive Team), Untuk membantu tugas mengambil kebijakan umum dalam pengambilan kebijakan perkumpulan, dibentuk pula Panitia Ahli yang terdiri dari para pakar dibidangnya dan sudah memahami PKBI dan dunia LSM.

Struktur organisasi staf pelaksana dipimpin oleh Direktur pelaksana pusat, Direktur Pelaksana diangkat dan bertanggung jawab kepada pengurus Nasional Khusus untuk mengelola Wisma PKBI, Pengurus menunjuk langsung seorang Manager Wisma PKBI, Pengurus langsung seorang Manager wisma dan bertanggung jawab kepada PHN.
Memperkuat kemampuan organisasi, membangun komunikasi internal dan eksternal di semua tingkatan, meningkatkan profesionalisme dan memperluas akses ke sumber-sumber dana dan pendukung lainnya.
Area Kegiatan Antara Lain :
Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan perkumpulan di semua tingkat dalam rangka mendapatkan dan menggali dana untuk pelaksanaan program-program­nya.
Mengembangkan Sumber Daya Manusia, baik bagi staf dan relawan melalui pelatihan dan berbagai cara lain di perkumpulan maupun di lembaga lain.
Mengintensifkan bimbingan dan pertemuan­-pertemuan teknis.



Mengembangkan dan menerangkan system Informasi management pada semua tingkatan untuk memenuhi kebutuhan internal dan ekternal.
Memperkuat citra perkumpulan melalui pengembangan jaringan dengan pihak lain, lembaga donor, pemerintah, media dan melalui penyebaran informasi mengenai konsep "Keluarga Bertanggung Jawab" dan kegiatan-kegiatan perkumpulan.
Memperluas peran Perkumpulan untuk mengakomodasi kebutuhan pelatihan internal dan eksternal. Mengembangkan alat management, khusus­nya pedoman supervises ke cabang-cabang.
2.      BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Beren­cana Nasional)
Keputusan Presiden no. 20 tahun 2000 mengatur tentang BKKBN.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN, adalah lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan.
Tugas BKKBN adalah merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan meman­tapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pember­dayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.
a.    Fungsi BKKBN
Penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangu­nan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
Koordinasi dan penyelenggaraan management dan administrasi umum program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga sejahtera
Koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan Luar negri serta mengumpulkan data dan informasi Keluarga.
Koordinasi dan penyelenggaraan, peningkatan peran serta, masyarakat dalam program Keluarga Berencana Nasional dan Pemba­ngunan Keluarga sejahtera
Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera. Koordinasi dan penyelenggaraan dan pem­binaan program keluarga berencana Nasional dan kesehatan Reproduksi. Koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan Nasional dan Internasional, Pengembangan program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera,
Koordinasi dan penyelenggaraan dan penga­wasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiel, serta pengelolaan program keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejah­tera.
b.    Susunan Organisasi BKKBN
Dalam penyelenggaraan program keluarga Beren­cana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, Koordinasi pelaksanaan kegiatan-­kegiatan dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh uni­-unit pelaksana, dan pelaksana. Unit –unit pelaksana yang dimaksud adalah Departemen/instansi Pemerintah pusat maupun Daerah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembagunan keluarga sejahtera.
Perkumpulan/Organisasi Masyarakat formal maupun informal dan pelaksana-pelaksana lainnya yang atas dasar sukarela dan kemam­puan sendiri menggadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dan penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembagunan keluarga sejahtera.

UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM PEL KB


A.    Defenisi
Kesehatan Masyarakat (Public Health) adalah ilmu & seni mencegah penyakit, memeperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik & mental & efisiensi melalui usaha masyarakat yg terorganisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, control infeksi di masyarakat, pendidkan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis & perawatan, unit diagnosa dini, pencegahan penyakit & pengembanagan aspek social, yg akan mendukung agar setiap org di masyarakat mempunyai standar kehidupan yg adekuat unukt menjaga keshatannya
Pendidikan Kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan didalam bidang kesehatan atau merupakan suatu kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam menigkatkan kemampuan/perilakunya, untuk mencapai keshatan secara optimal

B.     Peran pendidik kesehatan
1.      Peran pendidikan kesehtan dlm factor lingkungan
Telah banyak fasilitas kesehatan lingkungan yg dibangun oleh instansi baik pemerintah, swasta maupun LSM. Namun karena prilaku masyarakat sarana atau fasilitas tersebut kurang atau tidak dimanfaatkan dan dipeliharan Oleh karena itu diperlukan pendidikan kesehatan
2.      Peran pendidikan kesehatan dlm prilaku
Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya untuk menciptakan prilaku masyarakat yang kindusif untuk  kesehtan . Artinya pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bgmana menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka, bgmana mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka & kesehatan org lain, kemana masyarakat mencari kesehatan bilamana sakit, dan lain-lain
3.      Peran pendidikan kesehatan dlm pelayanan kesehtan
Dlm rangka perbaikan kesehatan masy, pemerintah Indonesia dlm hal ini Departemen Kesehatan tellah menyediakan fasilitas kesh masy dlm bentuk Puskesmas. Namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat yg blm optomal (35%)
4.      Peran pendidikan kesehatan dlm faktor hereditas
Org tua khususnya ibu adalah faktor yang sangat penting dalam mewariskan status keshatan bagi anak-anak mereka. Org tua yg sehat & gizinya baik akan mewariskan kesehatan  yg baiknya pula pada anaknya, dan sebaliknya. oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan agar masyarakat menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat mewariskan kesehatan yang baik pada keturunan mereka

C.    5 tingkat pencegahan (five levels of prevention)  menurut  Leavel and Clark
1.      Promosi kesehatan (health promotion)
Dlm tingkat ini dilakukan pendidikan kesehataan, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, air limbah, hygiene perorangan, rekreasi, sex education, persiapan memasuki kehidupan pra nikah & persiapan manopause
2.      Perlindungan khusus (specific protection)
Progam imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus, pendidikan kesehatan sangat diperlukan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi sebagai perlindungan terhadap penyakit pada dirinya maupun anak-anaknya masih rendah. Selain itu pendidikan kesehatan diperlukan sebagai pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun tempat kerja. Penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, penggunaan sarung tangan dan masker saat bekerja sebagai tenaga kesehatan
3.      Diagnosis dini & pengobatan segera (early diagnosis and promt treatment)
Karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka sangat sulit mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan keshatan yang layak oleh sebab itu pendidikan kesehatan sangat diperlukan dalam tahap ini
Pemerikasaan pap smear, IVA, SADARI, sebagai cara mendetesi dini penyakit kanker. Bila dengan deteksi dini ini ditemui kelainan maka segera dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk  memastikan diagnosa seperti pemeriksaan biopsi, USG atau memmografi atau kolposcopy
4.      Pembatasan cacat (disability limitation)
karena kurangnya pengertian & kesadaran masyarakat tentang kesehatan & penyakit, maka seorang masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Dengan kata lain mereka tidak  melakukan pemeriksaan & pengobatan yg komplit terhadap penyakitnya

Pengobatan yang tidak  layak & sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau ketidakmampuan, oleh karena itu pendidikan kesehatan juga diperlukan pada tahap ini. Penanganan secara tuntas pada kasus-kasus infeksi organ reproduksi mencegah terjadinya infertilitas
5.      Rehabilitasi (rehabilitation)
Setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, kadang-kadang orang menjadi cacat untuk memulihkan cacatnya tersebut kadang-kadang diperlukan latihan-latihan tertentu. Oleh karena kurangnya pengertian dankesadaran orang tersebut, ia tidak atau segan melakukan latihan-latihan yang dianjurkan. Disamping itu orang yang cacat kadang-kadang malu kembali ke masyarakat, sering terjadi pula masyarakat tidak mau menerima mereka sebagai anggota masyarakat yg normal. Oleh karen itu jelas pendidikan kesehatan diperlukan bukan saja untuk orang yang cacat tersebut, tetapi juga perlu pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Dari 5 tingkat pencegahan (five levels of prevention)  dapat dikelompokkan menjadi
1.      Pencegahan primer, meliputi ; Promosi kesehatan (health promotion) dan Perlindungan khusus (specific protection)
2.      Pencegahan sekunder, meliputi ; Diagnosis dini & pengobatan segera (early diagnosis and promt treatment) dan Pembatasan cacat (disability limitation)
3.      Pencegahan tersier, meliputi ; Rehabilitasi (rehabilitation)

PROGRAM KB DI INDONESIA


2.1.Pengertian program KB

·         (Undang-Undang NO.10/1992): Upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.
·         (Family planning, planned parenthood): Suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
·         WHO (Expert Committe, 1970), Tindakan yang membantu individu/ pasutri untuk: Mendapatkan objektiff-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak di inginkan, mendapatkan kelahiran yang di inginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
     2.2.Tujuan
·         Tujuan umum adalah: Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
·         Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
·         Kesimpulan dari tujuan program KB adalah: Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu,anak, keluarga, dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

    Tujuan KB berdasar RENSTRA 2005-2009 Meliputi:
1.      Keluarga dengan anak ideal.
2.      Keluarga sehat.
3.      Keluarga berpendidikan.
4.      Keluarga sejahtera.
2
5.      Keluarga berketahanan.
6.      Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya.
7.      Penduduk tumbuh kembang (PTS).
2.3.Sasaran
Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi:
1.      Menurunya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14% pertahun.
2.      Menurunya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan.
3.      Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi menjadi 6%.
4.      Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%.
5.      Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektik, dan efesien.
6.      Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.
7.      Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
8.      Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
9.      Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB nasional.
2.4.Ruang lingkup
Ruang lingkup KB antara lain: Keluarga berenana, Kesehatan reproduksi remaja, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, Keserasian kebijakan kependudukan, Pengelolaan SDM aparatur, Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan, Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
2.5.Strategi pendekatan dan cara operasional program pelayanan KB
Strategi program KB terbagi dalam dua hal, yaitu:
1.      Strategi Dasar
2.      Strategi Operasional

3
      Strategi Dasar
·         Meneguhkan kembali program didaerah.
·         Menjamin kesinambungan program.
Strategi Operasional
·         Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB Nasional.
·         Peningkatan kualitas dan prioritas program.
·         Penggalangan dan pemantapan komitmen.
·         Dukungan regulasi dan kebijakan.
·         Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.u
2.6.Dampak program KB terhadap pengaruh kelahiran.
Program keluarga berencana memberikan dampak, yaitu:
v  Penurunan angka kematian ibu dan anak.
v  Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
v  Peningkatan kesejahteraan keluarga.
v  Peningkatan derajat kesehatan.
v  Peningkatan mutu pelayanan KB.
v  Peningkkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM.
v  Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.